KPU Coret Puluhan Ribu Warga

ANCAMAN pemilih ganda dan siluman, tidak boleh dianggap enteng. KPU DKI Jakarta, harus terus menyisir rumah warga untuk memutakhirkan data pemilih. Pasalnya, berdasarkan data terkini, ada 10 ribu warga yang namanya masuk Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), di satu kelurahan terpaksa dicoret. “Ada satu kelurahan, yakni Kelurahan Kapuk di Jakarta Barat, 10 ribu warga terpaksa kami coret dari DP4. Alasannya, orangnya sudah tidak ada, meninggal dunia dan sebagainya,” ujar anggota KPU DKI Jakarta yang membidangi data pemilih Aminullah, Selasa kemarin (3/4).
Selain banyak yang dicoret, di Kelurahan Kapuk juga banyak warga yang tidak masuk DP4. Jumlahnya cukup fantastis. “Yang tidak masuk DP4 ada lima ribu orang. Kami sudah memasukkan nama mereka di daftar pemilih,” terang Aminullah.
Selain itu, ada juga di Kelurahan Penggilingan, Jakarta Timur, yang banyak dicoret dari DP4. Jumlahnya ada seribu orang. “Tapi banyak juga warga yang belum dimutakhirkan masuk. Jumlahnya ada delapan ratus orang di Kelurahan Penggilingan,” terang Aminullah. Selain itu sejumlah kelurahan juga mengalami hal serupa. “Yang menonjol kasusnya dua kelurahan itu,” beber Aminullah.
Lebih lanjut dia mengatakan, pemutakhiran juga dilakukan di apartemen. Warga di sana ada yang memang tinggal dan juga sebatas investasi. “Untuk yang di apartemen, kami tidak pasangi stiker. Lagian siapa yang ngeliat nanti,” pungkasnya. Anggota KPU Jakarta Pusat I Gede Narayana menambahkan, di wilayahnya jumlah warga yang dicoret dalam kelurahan tidak banyak. “Paling jumlahnya seratus tiap kelurahan,” ujarnya.
Untuk diketahui, jumlah DP4 yang diserahkan Dukcapil ke KPU DKI sebanyak 7.545.989 jiwa. Adapun jumlah petugas pemutakhiran data mencapai 15.021 orang.
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, seperti pernah diberitakan mengingatkan lembaga penyelenggara pemilu itu agar bersungguh-sungguh dalam
pemutakhiran. Pasalnya, ada beberapa catatan yang patut diperhatikan. “Apakah petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) benar-benar melakukan pemutakhiran. Pertanyaan ini diajukan karena terjadi golput yang tinggi bukan semata-mata disebabkan golput by choice atau karena pilihan sadar. Tetapi juga karena golput by
accident,” ujar Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah.
Menurut dia, golput by accident artinya petugas PPDP sebenarnya tidak melakukan pemutakhiran data pemilih. Sehingga terjadinya golput yang tinggi lebih disebabkan tidak dilakukannya pemutakhiran. “Hal ini merupakan pelanggaran pidana pemilukada apabila orang yang nantinya di DPS tidak terdaftar dan kemudian komplain kepada KPU, tetapi tetap tidak dicantumkan namanya dalam DPT menjadi pelanggaran pidana,” terang Ramdansyah.
Pria berkacamata itu menambahkan, pihaknya melihat potensi kerawanan di mana DPT Pilpres Pemilu 2009 mencapai 7,6 juta. Sedangkan DP4 Pemilukada 2012 turun menjadi sekitar 7,5 juta pemilih. Tetapi uniknya, dalam hasil pemutakhiran warga Jakarta yang mengajukan E-KTP hanya mencapai 5,3 juta warga. “Di sini tampak 2,2 juta warga masih belum dapat diketahui apakah memang warga Jakarta yang berdomisili selama 6 bulan di DKI Jakarta atau hanya memiliki KTP DKI tetapi tidak tinggal di Jakarta selama 6 bulan dan tidak punya hak pilih,” papar Ramdansyah. (dai-indopos.co.id)