Warning Keras untuk PKS

PARTAI Demokrat dengan tegas meminta PKS mengubah keputusannya menolak rencana kenaikan harga BBM. Jika tidak, Demokrat akan mere komendasikan ke Presiden SBY sebagai ketua koalisi pemerintahan untuk memberikan sanksi.
”Demokrat minta PKS berlaku sebagai partai koalisi. Tapi, kalau sikapnya masih begini (menolak, Red), kami tentu akan menyampaikan ke presiden untuk diberikan sanksi,” ujar Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat Andi Nurpati dalam konfe rensi pers terkait dengan rencana ke naikan harga BBM di Warung Daun, Jakarta, kemarin (25/3).
Dia menyatakan, jenis sanksi dalam rekomendasi itu tentu melihat sikap akhir partai yang menempatkan tiga kadernya di kabinet sebagai menteri tersebut. ”Bisa saja dikeluarkan dari koalisi. Tapi, kita lihat dulu,” tandas mantan anggota KPU tersebut. Menurut dia, pemberian sanksi itu menjadi sesuatu yang wajar karena terkait dengan konsistensi sikap memilih berada dalam barisan koalisi peme rintah.
Sebagai anggota koalisi, PKS se harusnya mendukung kebijakan pe merintah, termasuk soal rencana kenaikan harga BBM. ”Beda dengan oposisi. Ini kan nggak jelas. Koalisi, tapi kok menolak kebijakan,’’ sindirnya.
Konsistensi sebagai anggota koalisi, imbuh dia, bukan berarti harus menghilangkan atau menutup sikap kritis partai anggota. Hanya, sikap kritis itu harus diarahkan untuk perbaikan dan ma sukan terhadap kebijakan pemerintah. (dyn/c2/ari-indopos.co.id)