Satu Kursi Menteri PKS Terancam

JAKARTA – Kursi menteri dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus digoyang. Istana dikabarkan bakal mengurangi satu di antara tiga kursi menteri PKS di kabinet. Partai Golkar disebut-sebut akan mendapat ”limpahan” satu kursi menteri tersebut.
Itu menjadi balas budi atas sikap satu suara dengan kubu pemerintah dalam sidang paripurna yang membahas kenaikan harga BBM. Informasi tersebut terekam dalam per te muan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan sejumlah petinggi beringin. Setelah melakukan kunjungan di Solo, Ical –sapaan Aburizal Bakrie– memang langsung mengadakan rapat internal di salah satu restoran di Grand Indonesia, Jakarta.
Sejum lah petinggi DPP Golkar yang hadir, antara lain, Agung Laksono serta Sharif Cicip Sutardjo. Informasi bahwa pertemuan itu membahas satu posisi menteri PKS disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad. Menurut Fadel, salah satu agenda pertemuan itu membahas adanya pencopotan salah satu menteri dari PKS.
”Salah satu agenda, yakni kami membahas tentang itu. Tapi, itu hak prerogatif Presiden SBY,” ujarnya. Meski dibahas, kata Fadel, tidak berarti posisi menteri tersebut pasti dicopot. Menurut Fadel, jatah kursi menteri bukan merupakan prioritas Golkar. ”Kementerian bagi kami bukan faktor utama,” ujarnya. Namun, Cicip membantah jika pertemuan itu terkait dengan penambahan posisi menteri.
Menurut dia, pertemuan tersebut membahas tindak lanjut desakan percepatan rapat pimpinan nasional khusus (rapimnasus). Sekitar 25 DPD Golkar tingkat provinsi meminta rapimnasus dipercepat dengan agenda utama pencapresan Ical. ”Kami ngobrolngobrol aja, soalnya teman daerah banyak yang datang,” ujar Cicip. Setelah pertemuan, Ical menegaskan bahwa Golkar tidak berada dalam posisi meminta.
Golkar juga tidak berposisi menyediakan kader seandainya dilakukan reshuffle terhadap posisi menteri PKS. ”Seandainya pun diganti, kami merekomendasikan diganti oleh profesional,” ucap Ical Ical juga membantah posisi dirinya yang dilibatkan untuk melakukan evaluasi terhadap PKS. Menurut dia, kontrak koalisi yang dibangun selama ini adalah antara pemerintah dan parpol. Karena itu, pemerintah yang memiliki hak untuk menyampaikan hasil evaluasi kepada PKS. ”Pemerintah itu siapa, bisa presiden, bisa Wapres, bisa Men ko polhukam,” tandasnya.
Informasi menyebutkan, satu kursi menteri yang bakal dicopot dari PKS adalah pos komunikasi dan informatika. Dibandingkan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian yang langsung menyentuh rakyat, posisi yang kini dijabat mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring itu relatif tidak dipertahankan. Terpisah, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa hanya berkomentar normatif saat ditanya soal isu perebutan kursi menteri ”bekas” PKS.
Dia berkilah, itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden SBY. ”Kami tidak boleh ikut campur,” ucap Hatta setelah pelantikan pengurus Garda Muda Nasional (GMN), salah satu sayap organisasi pemuda PAN, di Jakarta tadi malam. Hatta pun terkesan seolah ingin menjaga ”perasaan” PKS. Bahkan, Hatta menyebut ingin PKS tetap berada di dalam koalisi pemerintahan SBY sampai 2014.
”Saya lebih senang koalisi solid. Saya tidak berharap ada yang keluar dari koalisi ini,” ujarnya. Sumber Jawa Pos di lingkaran DPP PAN menyebut sikap Hatta yang seolah-olah membela PKS itu bukannya tanpa alasan. Sejauh ini, kemungkinan PAN –yang sekarang mendapat jatah dua kursi menteri itu– mendapat tambahan lemparan kursi kecil. Kalau jadi dipangkas, tiga kursi bekas menteri PKS tersebut kabarnya bakal dibagikan ke Golkar 1 kursi dan Partai Demokrat 1 kursi. Sisa 1 kursi terakhir masih menimbang antara diberikan ke PKB atau kalangan profesional. (bay/pri/c10/agm)
sumber: indopos.co.id